KAKANWIL KEMENKUMHAM RIAU TEKANKAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau M Diah membuka rapat mengenai penyempurnaan tata cara penyusunan narasi berita acara penegakan hukum keimigrasian bertempat di Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Jumat (22/03/2019). Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian Mas Agus Santoso yang dihadiri oleh Kepala UPT Imigrasi se Riau.

Menjelang Pemilihan umum dan banyaknya isu terkait pelanggaran keimigrasian seperti, penyalahgunaan izin tinggal, dan  isu KTP Elektronik untuk Warga Negara Asing (WNA). Petugas keimigrasian sebagai garda terdepan  sebagai palang pintu menjaga kedaulatan NKRI dituntut memiliki integritas. Apalagi Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan dua Negara yaitu Malaysia dan Singapura sehingga menyebabkan Riau rawan kedatangan Imigran gelap dan lalu lintas pengedaran narkoba.

 54435522_1211625865670245_3819182887807221760_o

 

Kakanwil juga mengharapkan Petugas Keimigrasian harus bertindak tegas dan jangan takut untuk membawa pelanggaran keimigrasian ke ranah hukum. Ketika ditemukan WNA yang melakukan pelanggaran agar melakukan BAP sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ragu memberikan sanksi seperti penangkalan, pembatalan izin tinggal dan pengenaan biaya beban.

 55564285_1211626012336897_3552075942501285888_o

Kepala Divisi Imigrasi juga menjelaskan tata cara dan prosedur melakukan BAP terhadap WNA yang melakukan pelanggaran hukum. Beliau mengingatkan petugas keimigrasian bekerja berdasarkan  UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada pasal 71(a) setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri serta melaporkan setiap perubahan kepada kantor imigrasi setempat. Dan pada pasal 71(b) setiap WNA wajib memperhatikan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

Petugas keimigrasian diharapkan lebih teliti dalam mengawasi para WNA terutama yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan bekerja sama dengan instansi terkait sehingga dapat dipastikan keberadaan WNA memberikan keuntungan terhadap perekonomian Nasional dan tidak mengganggu stabilitas, ketertiban dan keamanan Negara.

(Humas Kemenkumham Riau)

Share this Post: